Kamis, 08 Maret 2012

Tanya Jawab Perpajakan


1.       Pengertian Pembetulan Ketetapan Pajak

Kewenanangan Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak untuk membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, atau Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu..

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain:
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPBT);
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
- Surat Tagihan Pajak (STP);
- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan pajak;
- Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;
- Surat Keputusan Pembetulan;
- Surat Keputusan Keberatan;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;
- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak Benar.

Dasar Hukum :
1.Pasal 16 UU KUP
2.Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2008
4.Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-48/PJ/2009
5. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-84/PJ/2009

2.       Tatacara Pembetulan Ketetapan Pajak

Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan
    lain yang terkait dengan bidang perpajakan;
b. Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang
    mendukung permohonannya; dan
c. Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
    oleh bukan WP, surat permohonan tersebutharus dilampiri surat kuasa khusus.
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhir jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut DJP wajib menerbitkan Surat keputusan pembetulan tersebut.


3.       Pengertian Pengurangan dan/atau  Penghapusan sanksi administrasi

Kewenanangan Dirjen Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak untuk dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak. Mekanisme pelaksanaan dari permohonan pengurangan pajak ini mirip dengan mekanisme permohonan keberatan pajak, namun keduanya memiliki syarat dan ketentuan yang berbeda. Perbedaan tersebut antara lain meliputi :

1. Jangka Waktu Pengajuan
2. Jangka waktu penyelesaian
3. Jenis Ketetapan Pajak yang diajukan permohonan
4. Materi yang diajukan keberatan VS Materi yang diajukan permohonan pengurangan /
    pembatalan
5. tindak lanjut setelah proses keberatan atau pengurangan/pembatalan pajak

4.       Tatacara Pengurangan dan/atau  Penghapusan sanksi administrasi


Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam STP, SKPKB atau SKPKBT, dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.
Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi ketentuan :

a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STP, SKPKB atau SKPKBT;
b. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung
     permohonannya;
c. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat WP
    terdaftar;
d. WP telah melunasi pajak yang terutang; dan
e. Surat permohonan ditandatangani oleh WP, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani
    oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus;

Permohonan WP dapat diajukan paling banyak 2 (dua) kali dan permohonan kedua harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim.

5.       Pengertian Keberatan

Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh Wajib Pajak jika merasa tidak/kurang puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.Dalam hal apa keberatan dapat diajukan? Keberatan dapat diajukan atas :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
6.       Tatacara dan Syarat Pengajuan Permohonan Keberatan

Sebagian besar Wajib Pajak melakukan proses keberatan karena surat ketetapan pajak (skp) yang dianggap tidak adil. Dan surat ketetapan pajak itu biasanya diterbitkan sebagai produk dari pemeriksaan pajak. Ya, keberatan umumnya didahului dengan proses pemeriksaan.

Seorang pemeriksa pajak tentu banyak berbeda pendapat dengan Wajib Pajak tentang perlakuan perpajakan atas suatu transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Jika dalam pembahasan dengan Wajib Pajak tidak menemukan titik temu, maka tidak jarang pemeriksa pajak mengeluarkan jurus “pokoknya”. Selama argumentasi pemeriksa pajak memiliki landasan yuridis, selaras dengan “akal sehat”, maka pendapat pemeriksa dapat dipertahankan dan hakim banding-lah yang menentukan benar tidaknya pendapat pemeriksa pajak.

Siapa saja yang dapat mengajukan keberatan? Yang dapat mengajukan keberatan:
1. Bagi Wajib Pajak Badan oleh Pengurus;
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Wajib Pajak yang bersangkutan;
3. Pihak yang dipotong/dipungut pihak ketiga;
4. Kuasa yang ditunjuk oleh mereka pada butir a s.d. c diatas.

Pengajuan Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat Wajib Pajak terdaftar dengan syarat-syarat mengajukan keberatan:
1. Satu Keberatan harus diajukan untuk satu jenis dan satu tahun/masa pajak;
2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. Wajib menyatakan alasan-alasan secara jelas;
4. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak.

Satu surat untuk satu skp. Jika hasil pemeriksaan ada lima skp, misalnya : SKPKB PPh Badan, SKPKB PPh Pasal 21, SKPKB PPh Pasal 23, SKPKB PPh Pasal 4(2), dan SKPKB PPN, maka surat keberatan harus dibuat lima buah. Tidak boleh satu surat untuk keberatan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, misalnya.
Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) UU KUP, “Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.”

Surat keberatan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dalam wilayah Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan:
a.            secara langsung;
b.            melalui pos dengan bukti pengiriman surat;atau
c.             dengan cara lain.
Penyampaian surat keberatan dengan cara lain sebagaimana dimaksud pada  huruf c meliputi:
a.            melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;atau
b.            e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
Syarat Pengajuan Keberatan
Pengajuan keberatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  2. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
  3. 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotong pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
  4. melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;
  5. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur);dan
  6. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Undang-Undang KUP.
7.       Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan olehWajib Pajak.
        -      Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan
              Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal bukti
               penerimaan surat keberatan.
-          Keputusan atas keberatan  dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
-          Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah terlampaui tetapi Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, Surat Keputusan Keberatan harus diterbitkan dengan mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

Dalam hal kita melakukan banding, jangka waktu pelunasan pajak atas jumlah yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. Sementara itu, apabila ternyata permohonan banding kita ditolak atau dikabulkan sebagian perlu diperhatikan bahwa konsekuensinya adalah kita sebagai Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
Putusan Banding akan diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima (pemeriksaan dengan cara biasa). Putusan Banding ini merupakan keputusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Atas putusan pengadilan pajak ini, dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
Adapun jenis putusan banding dapat berupa:
1.            Menolak.
2.            Mengabulkan sebagian atau seluruhnya.
3.            Menambah pajak yang harus dibayar.
4.            Tidak dapat diterima.
5.            Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung.
6.            Membatalkan.
Atas kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Keputusan Keberatan atau Banding ataupun keputusan atas permohonan peninjauan kembali, akan diberikan imbalan bunga dihitung sebesar 2%:
•Atas SKPKB atau SKPKBT dihitung mulai tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.
•Atas SKPN atau SKPLB dihitung mulai tanggal penerbitan SKP sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali.

8.       Pengertian Banding

Menurut pengertian yang tercantum pada Pasal 1 ayat (6) uu No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatau keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

9.       Tatacara dan Syarat Pengajuan Permohonan Banding

Ketentuan formal mengenai pelaksanaan banding diatur dalam ketentuan Pasal 27 UU KUP jo. UU Pengadilan Pajak, yang bisa diuraikan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
      peradilan pajak terhadap keputusan keberatan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

2. Putusan badan peradilan pajak bukan merupakan keputusan tata usaha negara.
3. Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajibannya membayar pajak
 
 dan pelaksanaan penagihan pajak.

   Syarat Formal Pengajuan Banding
Syarat-syarat pengajuan banding ditetapkan dlam ketentuan Pasal 27 UU KUP dan diperjelas lagi dalam hukum acara banding yang tercantum pada Pasal 35 s/d 39 UU Pengadilan Pajak.
a. Banding kepada Pengadilan Pajak diajukan secara tertulis – dengan Surat Banding
 
  dalam bahasa Indonesia.
b. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau
    kuasa hukumnya.

c. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima

 
  keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang
 
  undangan perpajakan.
d. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.
e. Banding diajukan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal
  
 diterima surat keputusan yang dibanding.
f.  Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding.
g. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang,
    banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah
    dibayar sebesar 50% (lima puluh persen)

h. Pemohon Banding dapat melengkapi Surat Bandingnya untuk memenuhi
    ketentuan yang berlaku, sepanjang masih dalam jangka waktu yang ditetapkan.

    Pencabutan Banding
Perlu diperhatikan, bahwa banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan tidak dapat diajukan kembali.

10.   Putusan Banding

Putusan Banding adalah surat terbanding kepada Pengadilan Pajak yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.Putusan Banding merupakan putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum tetap, serta bukan Keputusan Tata Usaha Negara Dalam sejarah banding, jika dibuatkan prosentase Putusan Banding, maka sebagian besar Putusan Banding berpihak ke Wajib Pajak.
Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian atau seluruhnya maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan, untuk selama-lamanya 24 bulan.